kasus narkoba Arsip - SuperNews Baca yang Penting Mon, 30 Mar 2026 16:16:01 +0000 id hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.4 https://supernews.co.id/wp-content/uploads/2025/12/cropped-favicon-biru-besar-150x150.png kasus narkoba Arsip - SuperNews 32 32 Polri Pecat Eks Kapolres Bima Kasus Narkoba, Jamin Tindak Tegas Anggota https://supernews.co.id/pemecatan-eks-kapolres-bima-kasus-narkoba-polri-tegas/ Thu, 19 Feb 2026 13:35:14 +0000 https://supernews.co.id/?p=64160 supernews.co.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi memecat eks Kapolres Bima Kota terkait kasus narkoba dan penyimpangan hukum. Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) diumumkan usai sidang etik di Mabes Polri pada 19 Februari 2026. Tindakan tegas ini ditegaskan sebagai bentuk komitmen institusi terhadap pelanggaran anggota. Pemecatan eks Kapolres Bima kasus narkoba menandai peringatan keras bagi internal Polri yang melanggar hukum dan nilai profesionalisme.

Sidang Etik dan Putusan Pemecatan Eks Kapolres Bima

Eks Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan. Hasilnya, majelis etik memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Didik. Keputusan ini efektif menghentikan statusnya sebagai anggota Polri.

Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri, mengatakan tindakan pemberhentian ini menunjukkan konsistensi korps dalam menindak anggota yang terbukti melakukan perbuatan tercela. Trunoyudo menyatakan bahwa keputusan itu telah diterima oleh yang bersangkutan.

Putusan etik juga memuat sanksi administratif berupa penempatan khusus selama tujuh hari yang telah dijalani Didik di Ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri sejak 13–19 Februari 2026.

Fakta Temuan dan Dugaan Pelanggaran

Kasus yang menjerat eks Kapolres Bima bermula ketika Bareskrim Polri mengungkap dugaan keterlibatan Didik dalam penyalahgunaan narkotika. Dalam proses penggeledahan, penyidik menemukan barang bukti berupa narkotika dan psikotropika di kediaman seorang anggota Polri.

Selain itu, terdapat indikasi penerimaan uang dari Kasat Resnarkoba Polres Bima Kota bernama AKP Malaungi atas nama pelaku bandar narkotika. Dugaan keterlibatan ini kemudian diperluas dalam proses penyidikan dan sidang etik.

Temuan tersebut memicu gugatan etik yang berujung pada pemecatan. Tindakan ini juga mencerminkan bahwa kasus ini bukan hanya soal penyalahgunaan narkoba, tetapi juga potensi penyimpangan integritas pejabat penegak hukum.

Jaminan Polri: Tidak Ada Toleransi Anggota Langgar Hukum

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa keputusan PTDH terhadap eks Kapolres Bima merupakan bagian dari komitmen institusi untuk menindak tegas anggota yang terbukti melanggar hukum tanpa pandang bulu. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pimpinan Polri mendukung standar tinggi integritas internal.

Isir menegaskan tidak ada perlakuan istimewa atau impunitas untuk anggota yang terlibat dalam jaringan narkoba, bahkan jika mereka menjabat sebagai pejabat tinggi. Penegakan hukum internal dipandang sebagai langkah penting untuk menjaga marwah Korps Bhayangkara serta kepercayaan publik.

Selain itu, Polri terus mengejar jaringan yang diduga memasok narkotika kepada pihak-pihak terlibat. Identitas bandar berinisial E yang menjadi pemasok utama itu telah dikantongi dan tengah dalam proses pengejaran oleh penyidik Bareskrim bersama Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat.

Respons Kompolnas dan Publik

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyambut langkah pemberhentian ini sebagai bagian dari penegakan etik dan hukum. Anggota Kompolnas Mochammad Choirul Anam mengatakan potensi sanksi pemberhentian itu sangat besar, mengingat karakter dan bukti kasus yang kuat.

Kompolnas juga mendorong Polri untuk membongkar jaringan narkoba yang lebih luas, tidak hanya menghukum individu tetapi juga mengungkap aktor lain yang terlibat. Strategi ini dianggap penting agar pemberantasan narkoba di institusi penegak hukum berjalan menyeluruh dan transparan.

Respons publik di media sosial juga menunjukkan sorotan tajam terhadap kasus ini. Banyak netizen yang mengaitkan isu pemecatan ini dengan kebutuhan reformasi internal Polri dan transparansi dalam proses hukum internal.

Tantangan dan Implikasi Ke Depan

Kasus pemecatan eks Kapolres Bima kasus narkoba menjadi sorotan luas karena melibatkan pejabat tinggi Polri. Ini membuka diskusi tentang integritas penegak hukum dan efektivitas mekanisme kontrol internal. Polri dipandang harus terus memperkuat pengawasan internal melalui Divpropam, Bareskrim, dan Kompolnas.

Selain itu, keputusan ini berimplikasi pada persepsi publik terhadap institusi penegak hukum. Pemberhentian tanpa hormat dipandang sebagai upaya menegakkan standard etik yang tinggi, tetapi juga memunculkan ekspektasi akan transparansi proses penyidikan dan hukuman kepada semua pihak yang terlibat.

Sumber asli: https://supernews.co.id/pemecatan-eks-kapolres-bima-kasus-narkoba-polri-tegas/

]]>