Kapolres Bima Arsip - SuperNews Baca yang Penting Mon, 30 Mar 2026 16:16:01 +0000 id hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.4 https://supernews.co.id/wp-content/uploads/2025/12/cropped-favicon-biru-besar-150x150.png Kapolres Bima Arsip - SuperNews 32 32 Polri Pecat Eks Kapolres Bima Kasus Narkoba, Jamin Tindak Tegas Anggota https://supernews.co.id/pemecatan-eks-kapolres-bima-kasus-narkoba-polri-tegas/ Thu, 19 Feb 2026 13:35:14 +0000 https://supernews.co.id/?p=64160 supernews.co.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi memecat eks Kapolres Bima Kota terkait kasus narkoba dan penyimpangan hukum. Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) diumumkan usai sidang etik di Mabes Polri pada 19 Februari 2026. Tindakan tegas ini ditegaskan sebagai bentuk komitmen institusi terhadap pelanggaran anggota. Pemecatan eks Kapolres Bima kasus narkoba menandai peringatan keras bagi internal Polri yang melanggar hukum dan nilai profesionalisme.

Sidang Etik dan Putusan Pemecatan Eks Kapolres Bima

Eks Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan. Hasilnya, majelis etik memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Didik. Keputusan ini efektif menghentikan statusnya sebagai anggota Polri.

Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri, mengatakan tindakan pemberhentian ini menunjukkan konsistensi korps dalam menindak anggota yang terbukti melakukan perbuatan tercela. Trunoyudo menyatakan bahwa keputusan itu telah diterima oleh yang bersangkutan.

Putusan etik juga memuat sanksi administratif berupa penempatan khusus selama tujuh hari yang telah dijalani Didik di Ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri sejak 13–19 Februari 2026.

Fakta Temuan dan Dugaan Pelanggaran

Kasus yang menjerat eks Kapolres Bima bermula ketika Bareskrim Polri mengungkap dugaan keterlibatan Didik dalam penyalahgunaan narkotika. Dalam proses penggeledahan, penyidik menemukan barang bukti berupa narkotika dan psikotropika di kediaman seorang anggota Polri.

Selain itu, terdapat indikasi penerimaan uang dari Kasat Resnarkoba Polres Bima Kota bernama AKP Malaungi atas nama pelaku bandar narkotika. Dugaan keterlibatan ini kemudian diperluas dalam proses penyidikan dan sidang etik.

Temuan tersebut memicu gugatan etik yang berujung pada pemecatan. Tindakan ini juga mencerminkan bahwa kasus ini bukan hanya soal penyalahgunaan narkoba, tetapi juga potensi penyimpangan integritas pejabat penegak hukum.

Jaminan Polri: Tidak Ada Toleransi Anggota Langgar Hukum

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa keputusan PTDH terhadap eks Kapolres Bima merupakan bagian dari komitmen institusi untuk menindak tegas anggota yang terbukti melanggar hukum tanpa pandang bulu. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pimpinan Polri mendukung standar tinggi integritas internal.

Isir menegaskan tidak ada perlakuan istimewa atau impunitas untuk anggota yang terlibat dalam jaringan narkoba, bahkan jika mereka menjabat sebagai pejabat tinggi. Penegakan hukum internal dipandang sebagai langkah penting untuk menjaga marwah Korps Bhayangkara serta kepercayaan publik.

Selain itu, Polri terus mengejar jaringan yang diduga memasok narkotika kepada pihak-pihak terlibat. Identitas bandar berinisial E yang menjadi pemasok utama itu telah dikantongi dan tengah dalam proses pengejaran oleh penyidik Bareskrim bersama Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat.

Respons Kompolnas dan Publik

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyambut langkah pemberhentian ini sebagai bagian dari penegakan etik dan hukum. Anggota Kompolnas Mochammad Choirul Anam mengatakan potensi sanksi pemberhentian itu sangat besar, mengingat karakter dan bukti kasus yang kuat.

Kompolnas juga mendorong Polri untuk membongkar jaringan narkoba yang lebih luas, tidak hanya menghukum individu tetapi juga mengungkap aktor lain yang terlibat. Strategi ini dianggap penting agar pemberantasan narkoba di institusi penegak hukum berjalan menyeluruh dan transparan.

Respons publik di media sosial juga menunjukkan sorotan tajam terhadap kasus ini. Banyak netizen yang mengaitkan isu pemecatan ini dengan kebutuhan reformasi internal Polri dan transparansi dalam proses hukum internal.

Tantangan dan Implikasi Ke Depan

Kasus pemecatan eks Kapolres Bima kasus narkoba menjadi sorotan luas karena melibatkan pejabat tinggi Polri. Ini membuka diskusi tentang integritas penegak hukum dan efektivitas mekanisme kontrol internal. Polri dipandang harus terus memperkuat pengawasan internal melalui Divpropam, Bareskrim, dan Kompolnas.

Selain itu, keputusan ini berimplikasi pada persepsi publik terhadap institusi penegak hukum. Pemberhentian tanpa hormat dipandang sebagai upaya menegakkan standard etik yang tinggi, tetapi juga memunculkan ekspektasi akan transparansi proses penyidikan dan hukuman kepada semua pihak yang terlibat.

Sumber asli: https://supernews.co.id/pemecatan-eks-kapolres-bima-kasus-narkoba-polri-tegas/

]]>
Kapolres Bima Tegaskan Sikap, Polda NTB Proses Tegas Anggota Melanggar https://supernews.co.id/kapolres-bima-polda-ntb-proses-tegas-anggota/ Tue, 10 Feb 2026 02:05:01 +0000 https://supernews.co.id/?p=61235 SuperNews – Isu integritas aparat kembali menjadi perhatian publik. Di tengah sorotan tersebut, Kapolres Bima menegaskan sikap tegasnya terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian. Ia memastikan, Polda NTB memproses tegas anggota terbukti melanggar, tanpa pengecualian, demi menjaga kepercayaan masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan menyusul beredarnya laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran oknum aparat di wilayah hukum Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang belakangan ramai dibicarakan.


Awal Mula Kasus Menjadi Perhatian Publik

Kasus ini mencuat setelah adanya laporan dari masyarakat yang masuk melalui jalur resmi pengaduan. Informasi tersebut kemudian berkembang luas dan menjadi perbincangan di ruang publik, termasuk media sosial.

Merespons situasi itu, Kapolres Bima langsung mengambil langkah cepat. Koordinasi intensif dilakukan dengan jajaran Polda NTB guna memastikan penanganan perkara berjalan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan spekulasi liar.

Sejak awal, Kapolres Bima menegaskan bahwa institusi tidak akan menutup mata terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggotanya sendiri.


Kapolres Bima Tegaskan Tidak Ada Perlindungan bagi Oknum

Dalam keterangannya kepada media, Kapolres Bima menyampaikan bahwa setiap anggota Polri terikat oleh aturan disiplin dan kode etik profesi. Ketentuan itu berlaku sama bagi seluruh personel, tanpa memandang jabatan atau posisi.

“Jika terbukti melanggar, pasti diproses sesuai aturan. Kami tidak mentoleransi pelanggaran,” ujar Kapolres Bima.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa penegakan hukum harus dimulai dari internal kepolisian sendiri.


Polda NTB Proses Tegas Anggota Terbukti Melanggar

Sejalan dengan sikap Kapolres Bima, Polda NTB memproses tegas anggota terbukti melanggar melalui mekanisme pemeriksaan internal. Penanganan dilakukan secara bertahap dan profesional oleh unit terkait, termasuk fungsi pengawasan dan pengamanan internal.

Proses yang dijalankan meliputi:

  • Pemeriksaan saksi-saksi

  • Pengumpulan dan pendalaman alat bukti

  • Klarifikasi terhadap pihak terlapor

  • Penilaian unsur pelanggaran disiplin maupun etik

Apabila dalam proses tersebut ditemukan unsur pidana, perkara akan dilanjutkan ke proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.


Transparansi Jadi Kunci Menjaga Kepercayaan Publik

Kapolres Bima menyadari bahwa keterbukaan informasi menjadi hal penting di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum.

Oleh karena itu, setiap perkembangan penanganan kasus disampaikan secara terbuka melalui saluran resmi kepolisian. Langkah ini diambil untuk mencegah simpang siur informasi sekaligus memberikan kepastian kepada publik bahwa perkara benar-benar ditangani.

Transparansi juga dinilai sebagai bagian dari upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.


Respons Publik Terhadap Sikap Tegas Kepolisian

Sikap tegas yang ditunjukkan Kapolres Bima dan Polda NTB mendapat beragam respons dari masyarakat. Banyak pihak menilai langkah tersebut sebagai sinyal positif bahwa Polri serius melakukan pembenahan internal.

Sejumlah tokoh masyarakat di Bima berharap penegakan disiplin tidak berhenti pada satu kasus saja, melainkan menjadi komitmen berkelanjutan dalam menjaga profesionalisme aparat.


Evaluasi dan Penguatan Pengawasan di Polres Bima

Kasus ini juga menjadi momentum evaluasi internal di lingkungan Polres Bima. Kapolres Bima menyebutkan bahwa pengawasan terhadap anggota akan terus diperkuat, baik melalui pembinaan rutin maupun pengawasan melekat oleh atasan langsung.

Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu meminimalisir potensi pelanggaran serta meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.


Komitmen Polri Jalankan Reformasi Internal

Secara lebih luas, Polri saat ini tengah mendorong reformasi internal guna membangun institusi yang profesional dan berintegritas. Penindakan tegas terhadap anggota yang melanggar menjadi bagian penting dari agenda tersebut.

Polda NTB menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti secara serius dan objektif, tanpa pandang bulu.


Peran Masyarakat dalam Pengawasan Aparat

Kapolres Bima juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam pengawasan kinerja kepolisian. Laporan dari masyarakat dinilai sebagai bentuk kontrol sosial yang penting dalam sistem demokrasi.

Masyarakat diimbau untuk:

  • Menyampaikan laporan melalui jalur resmi

  • Tidak mudah terprovokasi informasi belum terverifikasi

  • Menghormati proses hukum yang sedang berjalan


Penanganan Tetap Mengedepankan Asas Keadilan

Meski bersikap tegas, Kapolres Bima menegaskan bahwa penanganan kasus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Setiap pihak yang diperiksa memiliki hak untuk memberikan klarifikasi sesuai mekanisme hukum.

Pendekatan ini dilakukan agar proses berjalan adil, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.


Penutup

Kapolres Bima menegaskan bahwa komitmen menjaga integritas Polri diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan. Dengan langkah Polda NTB memproses tegas anggota terbukti melanggar, kepolisian berharap kepercayaan publik dapat terus terjaga.

Polres Bima memastikan akan terus meningkatkan profesionalisme dan pelayanan demi menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.

Sumber asli: https://supernews.co.id/kapolres-bima-polda-ntb-proses-tegas-anggota/

]]>